Perdana Menteri Abdalla Hamdok Mengundurkan Diri dari Jabatannya

 

Sumber: wikipedia

      Khartoum (El-Nilein) - Dilansir dari Al-Jazeera, Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok dalam salah satu siaran di televisi pada Minggu malam [2/1/22] menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya setelah kurang dari dua bulan dari kesepakatan para pemimpin kudeta militer, yang menurutnya bisa menyelamatkan transisi menuju demokrasi.

    Saya memutuskan untuk mengembalikan tanggung jawab dan mengumumkan pengunduran diri saya sebagai Perdana Menteri Sudan” dalam pidatonya, kemudian PM Abdalla Hamdok mempersilakan bagi pria ataupun wanita untuk membantu dalam proses melewati masa transisi demi menuju negara yang demokrasi.

     Abdalla Hamdok diangkat dalam kesepakatan yang menyerukan kabinet teknokratis independen di bawah pengawasan militer yang dipimpin olehnya, namun hal ini di protes oleh gerakan pro-demokrasi, yang menyatakan bahwa masa transisi harus dipimpin oleh pemerintahan sipil. Abdalla Hamdok sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri Sudan merupakan seorang ekonom dan mantan pejabat PBB. Kemudian diangkat menjadi Perdana menteri Sudan menggantikan kepemimpin Omal Al-Bhasir yang dikudeta pada tahun 2019 lalu.

       Pengunduran diri Abdalla Hamdok terjadi setelah pasukan keamanan Sudan  membubarkan pengunjuk rasa yang pro-demokrasi terhadap kudeta militer 25 Oktober dengan kekerasan dan mengakibatkan setidaknya dua orang masa tewas. Para demonstran yang berunjuk rasa dengan turun ke jalan-jalan, mengecam pengambilalihan militer terhadap masa transisi Sudan dan mengesampingkan gerakan pro-demokrasi.

      Komite pusat dokter Sudan (CCSD), yang merupakan bagian dari gerakan pro-demokrasi, pada hari Minggu mengatakan salah satu korban tewas dipukul “dengan kekerasan” di kepalanya saat mengambil bagian dalam gerakan protes di Khartoum. Kemudian yang kedua di tembak di dadanya, di kota Omdurman, dan puluhan pengunjuk rasa terluka. Setelah kematian yang terjadi  hari Minggu tersebut, jumlah total pengunjuk rasa yang tewas sejak kudeta mencapai setidaknya 56 orang.

     Protes yang terjadi Minggu kemarin, juga menyebabkan layanan internet sejak pagi dimatikan oleh pemerintahan sementara untuk menghindari membeludaknya masa yang hadir pada saat demonstrasi berlangsung, selain memutuskan jaringan internet juga upaya dari pemerintahan adalah menutup sebagian ruas jalan-jalan dan sebagian besar jembatan-jembatan ditutup, dengan setidaknya dua diblokir oleh kontainer pengiriman.

      Saat berlangsungnya demonstrasi pasukan keamanan juga berkali-kali menembakan gas air mata kepada pengunjuk rasa yang melewati Khartoum dan kota-kota tetangga Omdurman dan Bahri yang menuju istana Presidan di Ibukota Sudan untuk membubarkan pengunjuk rasa.

       Protes demonstrasi yang terjadi minggu kemarin diawali setelah demonstrasi yang terjadi pada hari Kamis yang menyebabkan enam orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam demonstrasi nasional menentang kekuasaan militer tersebut. Pihak militer telah mengambil kekuasaan dalam kudeta 25 Oktober yang mengakhiri kesepakatan pembagian kekuasaan dengan kekuatan politik sipil.

       Protes terhadap militer ini pun berlanjut bahkan setelah Abdalla Hamdok kembali memegang jabatan sebagai Perdana Menteri Sudan, adapun tuntutan para demonstran adalah agar pihak militer tidak mengambilalih kekuasaan pada saat masa transisi berlangsung, demi mengupayakan pemilihan umum berlangsung secara demokrasi dan terbebas dari kepentingan dari berbagai pihak tentunya.

      Dewan berdaulat Sudan yang dipimpin oleh penasihat pemimpin militer Abdel Fattah Al Burhan, pada hari Jumat mengecam kekerasan yang menyertai protes hari Kamis, dia juga menambahkan akan mengambilalih wewenang  tindakan hukum dan militer agar tidak ada kejadian yang berulang. Dia juga mengatakan, “Satu-satunya cara untuk memerintah adalah dengan mandat rakyat melalui pemilihan umum”. 


Toni Suhendra

Mahasiswa Gabra Scientific College

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama