n
Sumber: cnnindonesia
Masyarakat Sudan menyambut tahun baru dengan kenaikan
harga listrik untuk sektor perumahan dan industri, meskipun pada awalnya
pemerintah berjanji untuk mempertahankan subsidi listrik dalam anggaran 2021.
Kendati demikian, anggaran tersebut diperkirakan akan berdampak negatif
terhadap kondisi ekonomi dan sosial Sudan. Kenaikan melampaui 500 persen untuk
sektor perumahan, dan harga kilowatt naik dari 80 piaster menjadi SDG6,35.
Sedangkan untuk sektor industri, harga satu kilowatt naik menjadi SDG10.
Pada kesempatan hari kemerdekaan Sudan, Perdana
Menteri Abdalla Hamdouk berjanji untuk mencari solusi bagi krisis ekonomi yang
dialami Sudan, di mana hal ini menandakan terobosan besar dan taktik strategis
dalam bidang ekonomi setelah berhasil menghapus Sudan dari Daftar Negara
Sponsor Terorisme AS. Selama pembicaraan berlangsung, Perdana Menteri
menyinggung permasalahan anggaran,dan partai-partai koalisi politik yang
berkuasa di Sudan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan yang akan dikenakan pada
layanan dan barang bersubsidi, yang meliputi bahan bakar, gandum, listrik,
obat-obatan, dan gas untuk memasak.
Pemerintah transisi di Sudan telah memberlakukan
langkah-langkah ekonomi yang ketat, sejak Agustus 2019, mulai dari tidak
terkontrolnya harga bahan bakar yang berdampak buruk terhadap kondisi
kehidupan. Pakar Ekonomi Sudan, Kamal Karrar, turut mengomentari kebijakan ini,
ia mengatakan bahwa kenaikan tagihan listrik yang begitu besar akan menjadi
beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat, terutama mereka yang memilik
penghasilan rendah. Hal ini juga akan berdampak pada berbagai sektor industri
dan produktivitas dalam negeri, imbuhnya.]
(sumber: ashraq al-awsat)
Amanda Dheazeta
Sugandi
Mahasiswa International University of Africa
Posting Komentar