Makin Krusialnya Kemandirian Pangan Negara di Masa Ini

Sumber: https://www.wfp.org/countries/indonesia

Berdasarkan Indeks Kelaparan Global (World Hunger Index) 2018, Indonesia saat ini menduduki posisi 78 dari 118 negara yang ada dalam daftar. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan tingkat kekurangan gizi di Indonesia berkurang menjadi 7,6 persen di tahun 2016 dari yang semula hampir mencapai 20 persen di dua dekade sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, dan pendidikan memiliki tren positif akhir-akhir ini, ketahanan pangan juga terus meningkat menjadi 54,8 persen di tahun 2018 dari 45,6 persen di tahun 2013 (The Economist).

Di samping angka-angka di atas, perlu ditambahkan satu fenomena unik yang terjadi di Indonesia. Indeks ketahanan pangan Indonesia yang terus meningkat diwarnai dengan maraknya impor pangan dari berbagai negara. Berdasarkan data BPS Oktober 2019, impor beras dari Vietnam meningkat dari 16.000 ton di tahun 2017 menjadi 767.000 ton, sementara impor beras dari Thailand yang semula 109.000 ton di 2017 menjadi 795.600 ton di 2018. Dikutip dari UN Comtrade, impor pangan di Indonesia tidak hanya berkutat di beras. Jagung pun diimpor tanpa henti tanpa absen sejak tahun 1989 dan mencapai angka 737.000 ton di tahun 2018. Indonesia juga merupakan importir terbesar bawang putih di dunia dengan jumlah 582.000 ton di tahun yang sama, 2018.

Di masa normal, fakta-fakta di atas hanya menyajikan bagaimana Indonesia selama ini memenuhi kebutuhan pangannya. Terkait statemen bahwa negara agraris selalu mengimpor pangan, maka hal ini hanya menjadi evaluasi atau pengamatan semata tentang perlu adanya keseimbangan antara produksi pangan dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga tingkat konsumsi pangan rakyat. Akan tetapi, bagaimana di masa pandemi saat ini?

Pandemi Covid-19 yang terjadi di akhir 2019 dan mulai menyebar hingga menjadi histeria internasional sekarang telah menjadi tamparan bangun tidur atau wake up call keras yang menyadarkan berbagai pihak akan realita berbagai kekurangan dan kesalahan dalam sistem, baik itu sistem kesehatan, perekonomian, birokrasi, industri, hingga yang paling dasar; pangan.

Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (World Food Programme) yang dinaungi FAO, David Beasley mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa sebelum dunia menghadapi Covid-19, dunia sudah berada di ambang batas bahaya kelaparan massal. Di antara faktor-faktor yang disebutkan ialah perang di Suriah, Yaman, dan tempat-tempat lainnya, serangan wabah belalang di benua Afrika, serta berbagai macam bencana alam yang terjadi sejak awal 2020.

Kehadiran pandemi Covid-19 turut memperparah kondisi ini. Ketahanan pangan di dunia sejak era globalisasi diwarnai dengan derasnya arus impor dan ekspor antar negara. Beberapa negara maju seperti Singapura, menggantungkan 90 persen pangannya dari impor. Rantai suplai pangan ini terancam dengan hadirnya Covid-19 yang mengubah wajah industri dan keseharian warga dunia secara radikal.

Berhentinya industri dan pekerjaan, pengisolasian penduduk, berkurangnya arus pertukaran barang domestik dan internasional, pembatasan akses pasar, menjadi beberapa titik fundamental perubahan tren pangan dunia. Tergantung berapa lama waktu pandemi ini berlalu, potensi putusnya rantai suplai pangan dunia mulai muncul dalam berbagai skala dan intensitas dengan dampak-dampak negatifnya yang menyusul seperti ancaman kekurangan pangan dan kelaparan.

Fenomena ini menunjukkan kepada banyak pihak tentang krusialnya kedaulatan dan kemandirian pangan suatu negara, terutama dalam menghadapi situasi semacam ini.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan paripurna, penentu dasarnya ialah lingkungan sosial budaya, struktur ekonomi, dan struktur politik yang ideal[1]. Kemandirian pangan juga harus diberlakukan secara vertikal dan horizontal, dengan kata lain perlu adanya keberagaman konsumsi pangan alih-alih pemenuhan kuantitas satu komoditas pangan seperti yang selama ini terjadi dengan konsumsi beras di Indonesia[2]. Hal ini juga tentu tanpa melupakan faktor-faktor lebih mendetil di lapangan seperti kesejahteraan petani, kemerataan distribusi dan harga, keberlangsungan lahan, dan lainnya.

Beberapa langkah ini juga disadari dan telah dimulai oleh pemerintah Indonesia. Dikutip dari katadata.co.id[3], Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Kementerian Pertanian Rachmi Widiriani meminta diversifikasi pangan sebagai respon dari peningkatan konsumsi beras yang tidak diseimbangi dengan produksi beras itu sendiri.

Maka diperlukan reformasi kebijakan juga tindakan serta sinergi nasional yang dapat mewujudkan berlangsungnya proses kedaulatan dan kemandirian pangan negara. (Ismail Musyafa Ahmad)

---

[1] Rene Verduijn, Strengthening Food Insecurity and Vulnerability Information Management in Lesotho: FIVIMS Assessment Report: FAO, Maseru, 2005

[2] Food Diversification-Regional Government and Private Initiative

Industrialization of Food Diversification-Toward Indigenous Resource-Based Food Security Meeting: 2003

[3] https://katadata.co.id/berita/2019/10/21/ketahanan-pangan-rentan-masyarakat-diminta-beralih-konsumsi-jagung