Ke Manakah Sebenarnya Partai Komunis Sudan (SCP) Berlabuh?

Dalam sejarahnya, Partai Komunis Sudan termasuk partai tua karena lahir sebelum kemerdekaan Sudan. Partai yang awalnya merupakan cabang dari gerakan komunis Mesir ini lalu membentuk Sudanese Movement For National Liberation sebagai organisasi komunis formal pertama di Sudan pada 1946 sekaligus cikal bakal terbentuknya partai tersebut. Pada tahun 1953, Partai Komunis Sudan mendaftarkan diri dalam Pemilu dengan nama Front Anti Imperialisme sebagai sayap politik mereka dan mendapatkan satu kursi di parlemen.

Logo Partai Komunis Sudan

Jika kita membaca sejarah perpolitikan Sudan, SCP termasuk partai yang sering terlibat dalam serangkaian revolusi dan kudeta. Bahkan sempat berperan sebagai pemain kunci dalam pelengseran Ibrahim Abbud  pada Revolusi Oktober 1964.  Menjadi pembantu dalam usaha pengkudetaan yang dilancarkanJaafar Muhammad An-Nimeiry pada 1969 tak membuat SCP merasa cukup menguasai kekuasaan. Pada tahun 1971, mereka mecoba melakukan kudeta terhadap presiden An-Nimeiry yang mereka bantu untuk merebut kekuasaan dan memberikan mereka posisi penting di pemerintahan dengan memanfaatkan pengikut mereka di militer. Sayangnya mereka gagal. Setelah gagal mengkudeta Jaafar An-Nimeiry, SCP ditekan ruang geraknya oleh pemerintah.

Setelah ikut bagian dalam pengkudetaan An-Nimeiry 1985, mereka berhasil mendapatkan eksistensinya kembali dengan mendapatkan 3 kursi di  Pemilu 1986. Sayangnya, setelah Al-Bashir melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Sadiq Al-Mahdi dan Presiden Ahmed Al-Mirghani pada 1989, partai ini resmi dilarang dan para pemimpinnya ditangkap.

Sebelum revolusi saat ini meletus, SCP sudah terlibat dalam beberapa aliansi oposisi yang menentang pemerintahan al Bashir. Setelah militer menguasi titik-titik penting dalam pemerintahan pada 1989, SCP kemudian ikut serta dalam The National Democratic Alliance (NDA) sebagai payung partai dan kekuatan untuk menentang The Revolutionary Command Council for National Salvation (RCCNS -Sudan), pemerintahan sementara paska kudeta 1989 yang terdiri dari militer Sudan dan Front Islam Nasional.

Setelah beberapa dekade lamanya, pada 2009 SCP mengadakan konvensi untuk pertama kalinya. Satu tahun kemudian mereka terjun dalam  pemilu 2010 dan mengajukan Mohamed Ibrahim Nugud sebagai calon presiden. Sayangnya, Nugud memperoleh hasil paling buncit diantara 12 kandidat lainnya dengan memperoleh 26.442 suara (0.26 %). Sebenarnya sekitar setengah tahun sebelum diadakannya pemilu, SCP bersama National Umma Party dan Popular Congress Party membentuk The National Consensus Forces (NCF) untuk mengalahkan partai AL Bashir dalam Pemilu Sudan 2010.  Salah satu penyebab kalah telaknya koalisi ini karena setiap partai mengajukan nama presidennya masing-masing dan lebih mengandalkan kekuatan individu partai untuk menaklukan calon pemilihnya.

Pada 2014, dengan menggunakan nama NCF, SCP bersama Sudanese Congress Party, Sudanese Ba’ts Party dan Nasserist Party ikut bergabung dengan koalisi oposisi yang bernama Sudan Call/Nidaa Al Sudan. Koalisi ini terdiri kelompok yang berhaluan nasionalis, komunis dan gerakan bersenjata yang dibentuk untuk merealisasikan demokrasi di Sudan, memecahkan berbagai krisis di Sudan, menghapuskan undang-undang yang mengekang kebebasan dan hak asasi manusia, serta membentuk pemerintahan transisi. Lalu, pada Januari 2019 terbentuklah Force for Freedom & Change (FFC) yang menaungi beberapa kelompok oposisi, yaitu Sudanese Professionals Association dan Sudan Call  untuk menggemukkan kekuatan revolusi yang dimulai pada akhir Desember 2018 untuk menumbangkan pemerintahan militer menuju pemerintahan yang demokratis di tangan rakyat.

Kontribusi SCP dalam revolusi kali ini bisa dikatakan besar. Sejarah panjang ditendangnya SCP dari panggung pemerintahan Al-Bashir membuat mereka rela membayar tinggi perjuangan mereka untuk merealisasikan tujuannya; menjatuhkan rezim Al-Bashir dan antek-anteknya di militer. Dengan memanfaatkan kadernya yang loyal, mereka berusaha memobilisasi, mengorganisir, dan mempertajam kesiapan mereka untuk memegang tugas-tugas vital dalam revolusi.  Dalam prosesnya, mereka berhasil mengatur dan mendapatkan kekuatan utama dari kelas pekerja, kaum tani, dan kelompok intelektual pro revolusi untuk berjuang bersama mereka melawan pemerintahan yang ada.

Sumber: AFP

Menggunakan isu syariah Islam yang tidak sejalan dengan HAM kemudian menghubungkannya dengan gerakan Islam, Al-Bashir, dan militer cukup sukses memengaruhi ribuan rakyat untuk memperjuangkan Sudan yang lebih demokratis. Sering bertahan di posisi oposisi membuat mereka terlatih menggerakkan dan mempengaruhi massa. SCP dengan pengalamannya itu menjadikannya sebagai pemeran kunci yang mengikat berbagai kekuatan oposisi di revolusi kali ini. Ditekennya kesepakatan politik antara FFC dan Dewan Militer pada pertengahan Juli ini membuat mereka sempat menarik diri dari FFC. SCP kekeuh dengan sikap politiknya dengan menyerukan massa untuk tetap melakukan protes di jalan-jalan sampai tujuan oposisi berhasil; diadilinya Rapid Support Forces (RSF) atau lebih dikenal dengan Al-Janjaweed  yang dianggap sebagai aktor utama dari terbunuhnya massa dan telah melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap wanita-wanita di daerah serta membentuk pemerintahan sipil seutuhnya tanpa campur tangan militer.

Renggangnya hubungan militer dan FFC karena terbunuhnya 5 siswa SMA di kota Al-Obaid pada 29 Juli, mengukuhkan kembali posisi mereka di tubuh oposisi. Keyakinan mereka dengan militer dan sipil tidak mungkin menyatu dalam satu pemerintahan cukup terbukti dengan tragedi ini.

Protes kembali meledak di jalan-jalan Sudan akibat kejadian tersebut. Di tengah demontrasi yang panas, Dewan Militer kembali mengajak FFC merundingkan rancangan konstitusi untuk 3 tahun ke depan pada 1 dan 2 Agustus. Dan pada saat diumumkannya konstitusi ini final pada hari Sabtu kemarin SCP berdiri untuk menentang keputusan tersebut. Alasan paling kuat yang ditonjolkan SCP adalah Dewan Kedaulatan yang akan membawa Sudan 3 tahun ke depan dengan formasi Dewan Kedaulatan yang terdiri dari 5 anggota dari militer, 5 anggota dari sipil, dan 1 sipil yang dipilih oleh 10 anggota yang lain menurut mereka, ini bukanlah pemerintahan sipil yang demokratis seperti yang mereka harapkan.

Lalu, ke arah manakah arah politik SCP sebenarnya? Jika kenyataannya tuntutan kebebasan, keadilan, dan kedamaian yang didengungkan mereka sudah termaktub dan disetujui untuk masuk di dalam konstitusi. Dan kenyataannya mereka bukan hanya pernah menentang berbagai pemerintahan militer, tapi juga pernah menjatuhkan pemerintahan sipil Ismail Al-Azhari. Apakah menjadi pemimpin Sudan adalah tujuan sebenarnya yang mereka incar? 

Oleh Yahya Ayyasy

Sumber:

https://peoplesdispatch.org/2019/03/23/the-sudanese-uprising-will-continue-till-the-regime-is-dismantled/

https://www.sasapost.com/is-the-protests-in-sudan-a-communist-revolution/

https://www.liberationnews.org/interview-with-the-sudanese-communist-party-wrench-the-power-from-the-hands-of-the-military/

http://democracyinafrica.org/revolutionary-dilemmas-sudan/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2010_Sudanese_general_election