Dalam
sejarahnya, Partai Komunis Sudan termasuk partai tua karena lahir sebelum kemerdekaan
Sudan. Partai yang awalnya merupakan cabang dari gerakan komunis Mesir ini lalu membentuk Sudanese
Movement For National Liberation sebagai organisasi komunis formal pertama di
Sudan pada 1946 sekaligus cikal bakal terbentuknya partai tersebut. Pada tahun
1953, Partai Komunis Sudan mendaftarkan diri dalam Pemilu dengan nama Front
Anti Imperialisme sebagai sayap politik mereka dan mendapatkan satu kursi di
parlemen.
![]() |
Logo Partai Komunis Sudan |
Setelah ikut bagian dalam pengkudetaan An-Nimeiry 1985, mereka berhasil mendapatkan eksistensinya kembali dengan mendapatkan 3 kursi di Pemilu 1986. Sayangnya, setelah Al-Bashir melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Sadiq Al-Mahdi dan Presiden Ahmed Al-Mirghani pada 1989, partai ini resmi dilarang dan para pemimpinnya ditangkap.
Sebelum
revolusi saat ini meletus, SCP sudah terlibat dalam beberapa aliansi oposisi
yang menentang pemerintahan al Bashir. Setelah militer menguasi titik-titik
penting dalam pemerintahan pada 1989, SCP kemudian ikut serta dalam The
National Democratic Alliance (NDA) sebagai payung partai dan kekuatan untuk
menentang The Revolutionary Command Council for National Salvation (RCCNS -Sudan), pemerintahan
sementara paska kudeta 1989 yang terdiri dari militer Sudan dan Front Islam
Nasional.
Setelah
beberapa dekade lamanya, pada 2009 SCP mengadakan konvensi untuk pertama kalinya.
Satu tahun kemudian mereka terjun dalam pemilu 2010 dan mengajukan Mohamed Ibrahim
Nugud sebagai calon presiden. Sayangnya, Nugud memperoleh hasil paling buncit
diantara 12 kandidat lainnya dengan memperoleh 26.442 suara (0.26 %). Sebenarnya
sekitar setengah tahun sebelum diadakannya pemilu, SCP bersama National Umma
Party dan Popular Congress Party membentuk The National Consensus
Forces (NCF) untuk mengalahkan partai AL Bashir dalam Pemilu Sudan
2010. Salah satu penyebab kalah telaknya
koalisi ini karena setiap partai mengajukan nama presidennya masing-masing dan
lebih mengandalkan kekuatan individu partai untuk menaklukan calon pemilihnya.
Pada
2014, dengan menggunakan nama NCF, SCP bersama Sudanese Congress Party,
Sudanese Ba’ts Party dan Nasserist
Party ikut bergabung dengan koalisi oposisi yang bernama Sudan Call/Nidaa
Al Sudan. Koalisi ini terdiri kelompok yang berhaluan nasionalis, komunis
dan gerakan bersenjata yang dibentuk untuk merealisasikan demokrasi di Sudan,
memecahkan berbagai krisis di Sudan, menghapuskan undang-undang yang mengekang
kebebasan dan hak asasi manusia, serta membentuk pemerintahan transisi. Lalu, pada Januari 2019 terbentuklah Force
for Freedom & Change (FFC) yang menaungi beberapa kelompok oposisi, yaitu Sudanese
Professionals
Association
dan Sudan Call untuk menggemukkan
kekuatan revolusi yang dimulai pada akhir Desember 2018 untuk menumbangkan
pemerintahan militer menuju pemerintahan yang demokratis di tangan rakyat.
Kontribusi
SCP dalam revolusi kali ini bisa dikatakan besar. Sejarah panjang ditendangnya SCP dari panggung
pemerintahan Al-Bashir membuat mereka rela membayar tinggi perjuangan mereka
untuk merealisasikan tujuannya; menjatuhkan rezim Al-Bashir dan antek-anteknya di
militer. Dengan memanfaatkan kadernya yang loyal, mereka berusaha memobilisasi,
mengorganisir, dan mempertajam kesiapan mereka untuk memegang tugas-tugas vital
dalam revolusi. Dalam prosesnya, mereka
berhasil mengatur dan mendapatkan kekuatan utama dari kelas pekerja, kaum tani,
dan kelompok intelektual pro revolusi untuk berjuang bersama mereka melawan
pemerintahan yang ada.
![]() |
Sumber: AFP |
Renggangnya
hubungan militer dan FFC karena terbunuhnya 5 siswa SMA di kota Al-Obaid pada
29 Juli, mengukuhkan kembali posisi mereka di tubuh oposisi. Keyakinan mereka
dengan militer
dan sipil tidak mungkin menyatu dalam satu pemerintahan cukup terbukti dengan
tragedi ini.
Protes
kembali meledak di jalan-jalan Sudan akibat kejadian tersebut. Di tengah
demontrasi yang panas, Dewan Militer kembali mengajak FFC merundingkan
rancangan konstitusi untuk 3 tahun ke depan pada 1 dan 2 Agustus. Dan pada saat
diumumkannya konstitusi ini final pada hari Sabtu kemarin SCP berdiri untuk
menentang keputusan tersebut. Alasan paling kuat yang ditonjolkan SCP adalah Dewan
Kedaulatan yang akan membawa Sudan 3 tahun ke depan dengan formasi Dewan
Kedaulatan yang terdiri dari 5 anggota dari militer, 5 anggota dari sipil, dan
1 sipil yang dipilih oleh 10 anggota yang lain menurut mereka, ini bukanlah
pemerintahan sipil yang demokratis seperti yang mereka harapkan.
Lalu,
ke arah manakah arah politik SCP sebenarnya? Jika kenyataannya tuntutan
kebebasan, keadilan, dan kedamaian yang didengungkan mereka sudah termaktub dan
disetujui untuk masuk di dalam konstitusi. Dan kenyataannya mereka bukan hanya
pernah menentang berbagai pemerintahan
militer, tapi juga pernah menjatuhkan pemerintahan sipil Ismail Al-Azhari. Apakah menjadi
pemimpin Sudan adalah tujuan sebenarnya yang mereka incar?
Oleh Yahya Ayyasy
Sumber:
0 Comments
Posting Komentar