Terhangat

Anggaran Sudan dan Indikator Optimis Menghadapi Bencana Ekonomi di Tahun 2021

 

Sumber : middleeastmonitor.com

Oleh: Danil Haq*

Setelah menunggu sekian lama dengan banyaknya kontroversi yang ada, Sudan telah mengadopsi sebuah anggaran di awal tahun 2021 yang di dalamnya terdapat banyak harapan rakyat Sudan, walaupun negara ini masih dalam lingkup inflasi dan masa transisi.

Para ahli sepakat bahwa anggaran saat ini mencakup banyak perubahan positif, seperti mempertahankan subsidi untuk gandum, listrik dan obat-obatan. Serta pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah Sudan meningkatkan jumlah anggaran untuk dialokasikan pada sektor pendidikan melebihi alokasi anggaran untuk keamanan dan pertahanan negara. Namun, para ahli ekonomi di Sudan menyatakan bahwa, indikator ambisius dan aspirasi jalan Sudan menuju relaksasi yang hidup dapat menguap dalam kegelapan realitas gelap yang tercermin dalam ekonomi yang hampir runtuh dan perbendaharaan yang kosong. 

Terlepas dari apa yang disampaikan menteri keuangan Sudan, bahwasanya perkembangan dan ketergantungan pada stabilitas ekenomi melalui anggaran tahun ini, akan terjadi banyak masalah bahkan kesalahan sistem yang mungkin timbul darinya, karena negara ini masih berada dalam masa inflasi yang mengakibatkan membengkaknya anggaran daripada pendapatan dan pengeluaran.

Adapun pendapatan publik yang terdapat dalam anggaran Negara Sudan melalui rincian yang ditinjau langsung oleh Al-Ain News berjumlah 938,2 miliar juneh Sudan, sedangkan pengeluaran saat ini mencapai 908 miliar juneh Sudan. Pengeluaran pembangunan yang dianggarkan dapat menyentuh angka 115,5 miliar juneh Sudan yang berkisar sekitar 300 juta US dollar dengan defisit 83,5 miliar juneh Sudan, setara dengan 1,4% yang berasal dari produk lokal, hal ini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sudan, Jibril Ibrahim.

Aggaran tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat inflasi menjadi 95% pada tahun 2021, yang mana pada awalnya tingkat inflasi mencapai 250% dalam 3 tahun terakhir dan dengan penurunan hanya 1,7% per tahunnya. Pada akhirnya kementerian keuangan Sudan mempetahankan nilai tukar resmi dollar pada kisaran angka 55 SDG/$ hingga awal bulan Maret kemarin, dengan harapan dapat mengimplementasikan kebijakan liberalisasi terhadap mata uang nasional Sudan.

Keseimbangan Inflasi 

Kamal Karrar, salah satu pakar ekonomi Sudan percaya bahwa anggaran tahun ini mengikuti pendekatan yang sama seperti tahun 2020 dengan dalih membesar-besarkan pendapatan dan pengeluaran negara yang akan berdampak pada krisis ekonomi yang dialami Negara Sudan saat ini.

Kamal Karrar yang saat ini menjabat sebagai Lajnah Iqtishodiyah lii Takhaluf Al-khuriyyah wa Taghyir atau lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi di masa inflasi Sudan mengatakan kepada Al-Ain News, bahwa pendapatan dan pengeluaran yang berlebihan dapat meningkatkan persentase defisit serta ketergantungan tidak langsung pada pajak yang akan menyebabkan lebih banyak tekanan yang terjadi pada warga negara Sudan nantinya, dikarenakan harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat yang terus melonjak dan beasiswa-beasiswa asing yang bertambah tiap tahunnya. 

Dia mengesampingkan kemampuan adminitrasinya untuk menekan inflasi hingga 95% yang mana pada tahun sebelumnya ditargetkan laju inflasi mencapai hingga 30%, namun melonjak anjlok hingga angka 250%. Oleh karena itu, kenaikan harga kebutuhan harian diperkirakan akan berkelanjutan dikarenakan hal tersebut.

Kamal Karrar juga mengemukakan bahwa meskipun anggaran pendidikan dan kesehatan meningkat, namun dukungan untuk industri dan pertanian telah terabaikan, yang mana 2 hal ini merupakan wilayah produktif dan merupakan kunci penanganan krisis ekonomi. Kamal Karrar juga menambahkan bahwa “13 miliar juneh Sudan telah dialokasiakan untuk proyek perdamaian dan ini merupakan jumlah yang kecil.” Tak jauh dari pandangan yang kurang positif ini, atas analisis ekonomi Noureddine Othman yang percaya bahwa tantangan besar seputar anggaran Sudan untuk 2021 dimulai dengan kerusakan struktual. 

Utsman menunjukan kepada Al-Ain News bahwa tentangan anggaran yang paling menonjol adalah kesulitan medapatkan valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar mata uang Sudan, mengingat kesenjangan besar antara kurs resmi dan pasar gelap Sudan. Utsman juga berpendapat bahwasanya menargetkan presentase infalsi pada tahun lalu yang mencapai 95%, akan tetapi inflasi Sudan saat ini yang mencapai angka 275% yang mana angka ini melebihi target yang dicanangkan oleh para ahli ekonomi Sudan. 

Jika direnungkan kembali, hal tersebut tidak akan terjadi mengingat Sudan juga menerapkan biaya wajib pajak, bea cukai, dan berbagai pembayaran lainnya untuk kepentingan negara. “Larangan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan produksi produk lokal dengan mendukung investasi pada sektor pertanian, peternakan dan industri pengolahan, seperti: minyak, kulit, penggalengan, pertambangan emas, dan lain-lainnya,” tambah Utsman yang mana hal tersebut dapat membuat produksi mencapai taraf bahaya.

Nurruddin percaya bahwa ada banyak sekali bahaya yang akan menyelimuti anggaran Negara Sudan pada tahun 2021 di masa pandemi covid-19 ini. Maka dari itu untuk melawan virus ini, kementerian revolusi kesehatan Sudan mengajukan anggaran melebihi jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk meningkatkan kesehatan rakyat dengan jumlah anggaran mencapai 99 miliar juneh Sudan atau sekitar 260 juta US dollar. Yang mana jika dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah tersebut adalah jumlah paling sederhana untuk mengatasi pandemi di setiap negaranya.
 
Nuruddin menambahkan bahwa perluasan 60% dalam pembayaran pajak ini terjadi secara tiba-tiba dan tanpa benar-benar dikaji, juga mengingat regulasi lama dan budaya yang diwarisi dari zaman dulu. Selain tidak adanya perbaruan struktur dalam pajak pada lembaga yang terkait, akan menimbulkan dampak negatif bagi perekoniman negara. Apalagi dilihat dari meningkatnya pendapatan inflasi dalam jangka pendek.

Era Baru

Ahmad Khalil, seorang jurnalis di bidang ekonomi Sudan menilai bahwasanya anggaran pada tahun 2021 ini berbeda dengan sebelumnya dan merupakan perwujudan era baru. Dalam sebuah wawancara dengan Al-Ain News, Ahmad Khalil mengatakan bahwasanya anggaran negara akan difokuskan pada beberapa wilayah terpencil untuk pertama kalinya, dengan harapan dapat mengatasi akar krisis dan penyebab perang serta mendukung perdamaian. Ahmad Khalil juga menambahkan, bahwasanya anggaran itu sudah mencapai surplus untuk pertama kalinya dengan jumlah yang dialokasiakan untuk pendidikan dan kesehatan tahun ini yang meningkat secara drastis.

Sedangkan Menteri Keuangan, Heba Muhammad Ali yang bertanggung jawab atas hal ini pada masa inflasi  Sudan membela bahwasanya anggaran 2021 masih dalam indikator positif selama dia menjabat. Muhammad Ali mengumumkan bahwa anggaran tahun ini diperkirakan akan dialokasikan sejumlah 260 miliar juneh Sudan untuk pensisun dan perlindungan sosisal, sekitar 54 miliar juneh Sudan untuk beberapa proyek perdamaian yang merupakan 29% dari anggran tersebut.

Aggaran tersebut juga termasuk buah dari progam bakti sosial untuk warga pribumi Sudan, program rehabilitas di sektor tranportasi nasional, program dalam produksi barang lokal, program pelatihan tenaga kerja muda dan progam subsidi untuk gandum, obat-obatan, gas dan listrik.

*Mahasiswa S1 di International University of Africa 

Tidak ada komentar